kuhperdata online. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. kuhperdata online

 
 Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdekakuhperdata online Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tidak mengenal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas

b. 2. Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Bahasa Indonesia. Dalam beberapa perjanjian, saya sering menemui klasul "pengesampingan/tidak memberlakukan" Pasal 1266 dan Pasal 1267. comPerdata Asas-Asas yang Berla. Raya Panglegur Km. Subyek Hukum Publik (Pidana) 1. Perbuatan Melawan Hukum. Pertama, dijual secara tertutup (tidak di muka umum). Selama kontrak online yang dibuat sudah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang dimaksud dalam pasal tersebut, maka kontrak online dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban bandar dan peserta dalam arisan online berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016, menurut KUHPerdata arisan online merupakan perjanjian pinjam meminjam dimana dijelaskan pada pasal 1754 KUHPerdata bahwa. ISBN 979-408-082-9. 4. Prinsip pewarisan menurut KUHPerdata adalah hubungan darah. Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan. Dengan kata lain, pembeli dapat dikatakan telah wanprestasi,. , M. Sedangkan, yang berhak mewaris menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu mereka yang: 1. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Pengertian Perjanjian Jual beli OnlineTips Hukum Menangani Perkara Sengketa Tanah. Dalam konteks yang Anda tanyakan, hibah secara tertulis lebih kuat daripada hibah secara lisan karena: Hibah secara lisan tidak disertai dua orang saksi, sehingga tidak sesuai dengan pedoman hibah dalam KHI; Hibah secara tertulis memiliki dua orang saksi yang bertandatangan di atas meterai serta dilegalisir pengadilan. Menjawab pertanyaan Anda, apakah seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan melakukan suatu penipuan, maka secara konstruksi yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, wanprestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda. Jika kamu membutuhkan Kuhperdata dengan cepat, tersedia pengiriman untuk sampai dihari yang sama, bebas ongkir, bayar ditempat. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. H. Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan; “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Frasa “demi hukum” dalam Pasal 9 Permenkumham 24/2011 memiliki arti bahwa pengeluaran tahanan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu keadilan menurut hukum yang berlaku. Lahirnya Suatu Perjanjian Secara Online. Perlu diingat, bahwa yang sekarang menguasai benda itu (benda yang dicuri atau hilang) bisa pencuri atau penemu barang yang bersangkutan, ataupun pihak ketiga yang mengoper benda itu dari pemegang sebelumnya. , dalamPenerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce) Herniwati, SH, MH Dosen STIH Padang Abstrak Pasar 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sahDalam buku II tentang Benda KUHPerdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat UU melalui ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Pertama-tama, kami akan membedah isi bunyi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. [6] Lebih lanjut, terdapat 4 macam-macam perjanjian obligatoir: [7] Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata: Seorang peninggal warisan atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat. Pertama-tama, kami akan membedah isi bunyi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 2. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris 3. Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. Dapatkan insight atas dinamika hukum Indonesia bersama Hukumonline. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : KUHPerdata). Burgerlijk. Suatu. Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan; “Dengan dijualnya. Daya Kerja Perjanjian Terhadap Pihak Ketiga. W. Kemudian berdasarkan Pasal 897 KUH Perdata, diatur bahwa mereka yang belum dewasa dan. syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Penerapan pasal 1872 KUHPerdata dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban. Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh B dengan persetujuan dari suaminya. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian jual beli online . Pada prinsipnya, syarat sah perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kasus Anda, Anda sudah memenuhi prestasi Anda dengan menyerahkan barang yang dibeli dan barang tersebut sudah dimiliki oleh pembeli, akan tetapi pembeli belum juga membayar sesuai yang disepakati secara online. Bersandar pada Pasal 1245 KUHPerdata saja tidaklah cukup. Nieuwenhuisa. Pertama, hipotek adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) B U K U P E R T A M A O R A N G BAB I. Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”): 1. KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. 102): ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang. Pertama, dijual secara tertutup (tidak di muka umum) yang harus dilakukan melalui. Hasil Pasal 1504 KUH Perdata juga dengan tegas menggariskan bahwa penjual harus bertanggung jawab penuh dalam hal adanya cacat tersembunyi dalam barang. 4. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee yang dibuat oleh Letezia Tobing, S. Arti. LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Gelam Destra Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kata-kata “yang dibuat secara sah” mengingatkan kita pada Pasal 1320 B. Apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli online telah sah menurut hukum. Pihak yang. . Mengenai dasar hukum persetujuan secara diam-diam kita dapat merujuk pada Pasal 1347 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi: “Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak. Selain itu, jika somasi diabaikan dan penggugat menghadapi gugatan, maka pihak yang digugat harus mendatangi dan merespon pengadilan. Pada sisi lain, menurut Hilman Tisnawan, analis hukum senior Bank Indonesia, artikel berjudul “Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit” yang dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010 (hal. Kemudian terjadi a. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Pasal 833 ayat (1) KUHPer: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang,. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih; 2. Perikatan yang timbul karena undang-undang. Secara yuridis penundukan diri kepada ketentuan dalam BW atas suatu perbuatan tertentu, dapat dilakukan melalui penuangan. Hak-hak ini diambil dari harta , yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainya. Kn. Barang yang berwujud dan barang tidak berwujud. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada beberapa pandangan mengenai KUHPerdata, salah satunya yaitu KUHPerdata dipandang sebagai sebuah pedoman saja, sebab tidak pernah ada terjemahan secara resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Burgerlijk Wetboek Status: Hanya untuk pelanggan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata c. Bahkan di antara para hakim pun belum ada keseragaman dalam menerapkan batasan usia dewasa. Pasal 1820 KUHPerdata. Penerapan pasal 1872 KUHPerdata dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban. Secara garis besar, terdapat tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Rumusan norma dalam pasal ini unik dikarenakan tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya1. Contoh tindakan atau perbuatan hukum yang disebut dalam KUH. Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas yang berlaku di dalamnya, yaitu: Hakim bersifat menunggu. pdf - Google Drive. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 51 Prp Tahun 1960 tentang. 23). Merujuk pada Pasal 5 huruf k PP 42/2007 di atas, maka jelas diatur bahwa tata cara pengakhiran dari suatu perjanjian waralaba haruslah dituangkan di dalam suatu klasula perjanjian. Actio Pauliana secara umum: Kreditur dapat menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu, Debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur (1341 KUH Perdata). Perpindahan hak milik melalui penyerahan tersebut diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616. Syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat antara lain yang tertuang dalam Pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya. 1 tahun 1974. III. Sama saja dengan perjanjian elektronik bahwa arisan berbasis online ini harus tunduk terhadap Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kumpulan artikel berita terkait hukum perdata yang diolah dan ditayangkan secara khusus oleh tim jurnalis berpengalaman Hukumonline. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pengarang. Dengan perkataan lain hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata. Kemudian berdasarkan Pasal 897 KUH Perdata, diatur bahwa mereka yang belum dewasa dan belum genap 18 tahun, tidak. Kn. Surat kuasa umum didasarkan pada Pasal 1796 KUH Perdata, sementara surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata. 5 Juli 2023. Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia / C. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang). 3. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya” Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan bagaimana menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tersebut, maka sebelumnya kita perlu menyimak ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum. Transaksi jual beli online menggunakan media elektonik dalam proses pelaksanaan transaksinya1337 KUHPerdata). Perlu dipahami, perundang-undangan yang mengatur hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). Merujuk kepada Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma 1/2019”), persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan sebagai berikut: I. Jika tidak ada tuntutan hak penuntutan, maka tidak ada hakim yang mengurus perkara. 31-35), dalam praktik di perbankan, penggunaan akta di bawah tangan lazim. Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa. ayat (3) UU Resi Gudang. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; j. Kn. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Maka, hanya jika debitur telah dinyatakan secara nyata lalai memenuhi kewajibannya, maka barulah kreditur dapat menjual objek hak gadai tersebut. Ahmad Yani Kav. 32 Tahun 1997 tentang. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk. Pembayaran ini tidak harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berutang, tapi bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas. Dasar hukum wanprestasi tertuang dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, sementara itu dasar hukum perbuatan melawan hukum tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 30 KUHPerdata menyebutkan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dalam perjanjian, sering ditemukan istilah wanprestasi. Kontrak Elektronik (e-contract) atau istilah lain adalah Kontrak online. Subekti dan R. Pasal 570 “Hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang. Ulasan Lengkap. Penghentian sementara pemeriksaan perdata merupakan keadilan bagi korban dan bentuk tindakan preventif agar korban tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan kehilangan hak perdatanya. Jenis Persekutuan Komanditer. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata, yang mana arti novasi atau perjanjian novasi adalah pembaruan utang. 2 Menurut Prof. 18 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK 2. 02 Th. ,. Ulasan Lengkap. 1. Oleh karena itu, ketentuan mengenai ganti rugi pada Pasal 1234 KUHPerdata juga berlaku dalam dunia. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu. Materi buku ini. Subjek dan objek perjanjian Subjek perjanjian sama denganWilla Wahyuni. Menurut pasal 35 ayat (1) Undang�Undang No. Wirjono Prodjodikoro, S. Asas kebebasan berkontrak. Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya. 1) membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan. Untuk mengenai arisan berbasis online ini, tetap mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata. 2. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang. Ulasan Lengkap. Buku ini disertai dengan catatan-catatan singkat tentang perkembangan hukum perdata, yaitu mengenai pengertian hukum perdata, sejarah berlakunya KUHPErdata di Indonesia, tentang orang, hukum keluarga, dan disertai dengan beberapa peraturan yang berkaitan. Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata. Bahasa Indonesia. (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication of April 39 1847 S. dalam KUHPerdata yang sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen khususnya dalam hal tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi yakni dapat ditemukan dalam Pasal 1504 KUHPerdata. dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 5 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36. Adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Klasifikasi Benda. Arsip Jawaban Kategori Perdata Jika Putusan Pengadilan Terdapat Typo Identitas Para Pihak 25 Agt 2023 • Perdata • Si Pokrol • Nafiatul Munawaroh, S. Selain itu khusus suami istri, mohon diperhatikan juga. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) yang Mengarah Pada . Gedung Sekretariat MA (Lt. Apa Yang Diperjanjikan Mengikat Kedua Belah Pihak Asas ini dapat kita simpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata seperti halnya asas kebebasan berkontrak tersebutKarena pada dasarnya, somasi yang tidak dibalas menjadi salah satu bentuk tidak bertanggung jawab selama menyelesaikan perkara tertentu. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam perihal tertentu atau khusus. Berdasarkan pasal 1576 KUHPerdata, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tidak mengenal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas. Sosial Media @badilagmari @DitjenBadilag @ditjen. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dimana adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Pertama adalah persekutuan komanditer murni. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata) Yaitu pelunasan utang (uang,. Bagian 1. yang diampu (pasal 449 jo. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. Buku I : Hukum Peorangan/Hukum pribadi 2. Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata – Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Antara sekurangnya dua orang. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. ISBN 979-408-082-9. Satrio dalam bukunya Hukum Waris. Kemudian terjadiMenurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. 1 Oleh karena itu, benda menurut hukum benda Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sebagaimana yang diatur pada Pasal 499. KUH Perdata. Pasal 1669. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sudah disahkan oleh notaris namun belum dicatatkan. 441 KUH Perdata), sedang kurator hanya mengurus harta pailit (pasal 69 UU Kepailitan 2004). 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orangtua calon mempelai. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata.